1. PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI
TENTANG PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN
2. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014
User Rating: 4 / 5
- 0511-3354527
- 0511-3364615
- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Senin s/d Jumat 08.00 A.M - 16.30 P.M
- Beranda
- Tentang Pengadilan
- Layanan Publik
- PTSP
- Layanan Disabilitas
- Tata Tertib di Pengadilan
- Informasi Perkara dan Persidangan
- Laporan
- Hasil Penelitian
- Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- RKA KL Pengadilan Tinggi Banjarmasin
- Ringkasan Daftar Aset dan Inventaris
- Laporan Tahunan
- Laporan Keuangan
- Laporan Pelayanan Informasi Publik
- Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
- LHKASN Pegawai
- Survey IKM
- Survey IPAK
- Survey Harian
- Cetak Biru MA
- Pengumuman
- Permohonan Informasi
- Pengaduan Layanan Publik
- Pelayanan Penyumpahan
- Jam Kerja
- Layanan Hukum
- Berita
- Hubungi Kami
- Reformasi Birokrasi
- Zona Integritas
- Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
- Gambaran Umum
- Dasar Hukum
- STRUKTUR
- Area I. Manajemen Perubahan
- Area II. Penataan Tata Laksana
- Area III. Penataan Sistem Manajemen SDM
- Area IV. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- Area V. Penguatan Pengawasan
- Area VI. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
- Pojok Integritas
- Inovasi Pengadilan
- AMPUH
- Manajemen Risiko
- Benturan Kepentingan
- Pengendalian Gratifikasi
- Zona Integritas